nusakini.com--–Beberapa bakal calon ketua umum Partai Golkar menolak wacana pemilihan ketua umum yang bisa dilakukan secara terbuka. Penolakan ini didasarkan pada AD/ART Partai Golkar yang tidak mengatur pemilihan secara terbuka. 

"Tidak mungkin itu, kalau terbuka berarti musyawarah mufakat, bukan demokrasi," kata bakal calon Ketua Umum Aziz Syamsuddin di lokasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (14/5).

Tak hanya Aziz, bakal calon Ketua Umum Mahyudin juga mengatakan khawatir jika sistem terbuka akan berdampak negatif.

"Ini bisa timbulkan potensi perpecahan. Saya menolak aklamasi," tegas Mahyudin ditemui secara terpisah di lokasi Munaslub Golkar.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, sistem pemilihan ketua umum tetap haru dilakukan secara tertutup. Selain itu, koalisi antarkandidat pada putaran kedua sangat dimungkinkan untuk mendorong calon tertentu sebagai ketua umum.

Hal senada disampaikan bakal calon Ketua Umum Priyo Budi Santoso. Menurutnya dengan voting terbuka, maka kerahasiaan pilihan tak akan terjaga. "Voting terbuka sangat rawan terhadap intimidasi," kata Priyo. 

Selain itu menurut mantan Wakil Ketua DPR ini, pemilihan terbuka bisa menimbulkan implikasi yang bakal panjang pada kemudian hari. (v/ab)